Workshop Gelar Evaluasi dan Deseminasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus Papua di Waisay
Waisay,21 Desember 2023-Acara evaluasi dan deseminasi rumusan perbaikan kebijakan tatakelola dana otonomi khusus Papua yangdiselenggarakan oleh Skala telah berlangsungsukses di Korpark Villa dan Resort.Acara inidihadiri oleh perwakilan dari Bappenas,Kementrian Keuangan,Australian Govermentkemendagri. inspektorat,BKPKAD, dan Bappedaseluruh Propinsi dan kabupaten kota di Papua
Dalam suasana terbuka dan melalui platform Zoom, para peserta membahas berbagai aspek terkait kebijakan tersebut, termasuk input data . Tim dari BPKP, Ketaubtim Otsus Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Inspektorat turut aktif dalam diskusi.
Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya dengan menggarisbawahi pentingnya memberikan keluasan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merencanakan otonomi daerah. Tim pusat Kementerian Keuangan siap mengamati dan mendukung eksekusi kebijakan yang dihasilkan.Di sisi lain, dari aspek penatausahaan dan penyaluran anggaran, dipandang perlu dibuat suatu mekanisme penyaluran dana otsus yang dapat mendorong kinerja penyerapan anggaran di daerah sekaligus menekan potensi besarnya sisa anggaran di akhir tahun. Dari aspek pelaporan, monitoring dan evaluasi, dipandang perlu untuk dibangun sebuah mekanisme yang dapat memastikan sejauh mana ketercapaian output dan outcome dari setiap kegiatan yang didanai. Hal ini akan sangat baik manakala dapay didukung dengan suatu sistem monitoring yang terintegrasi. Menindaklanjuti hal tersebut, saat ini Pemerintah sedang melakukan penyusunan rumusan perbaikan kebijakan tata kelola dana otonomi khusus Papua yang diantaranya akan dituangkan dalam revisi PMK 76/2022.
Oleh karena itu, guna menyempurnakan rumusan perbaikan kebijakan tersebut, Pemerintah memandang penting untuk membahas dan mengkomunikasikan berbagai pandangan dari para pemangku kepentingan sebagai bagian dari evaluasi dalam rangka pembenahan, penguatan, dan perbaikan kebijakan tata kelola dana otsus Papua itu sendiri. Pelaksanaan workshop dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah perlu dilakukan guna mendapatkan informasi yang tepat dan komprehensif sebagai bagian dari upaya perbaikan terhadap hal-hal yang belum berjalan sebagaimana mestinya serta merumuskan solusi terbaik secara lebih menyeluruh.
Kepala Bappenda dan Litbang Kabupaten Fakfak, mengutus Kabid Perencanaan dan Evaluasi, M.Tahir Rumoning, S.STP., untuk mengikuti acara di tersebut. Keikutsertaannya menjadi bukti komitmen Bappeda Fakfak dalam mengembangkan kebijakan yang berdampak positif bagi kemajuan wilayah papua pada umumnya., khususnya wilayah Kabupaten Fakfak kedepan.
Acara ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan tata kelola dana otonomi khusus Papua, dan diharapkan memberikan dampak positif bagi pembangunan di wilayah tersebut.(admin)
