RAKER BUPATI/WALIKOTA PAPUA BARAT; Bupati Fakfak Akan Sampaikan 3 Isue Sentral Pembangunan

Infobappedalitbang Fakfak_  Rapat kerja (Raker) Bupati dan Walikota Se_Provinsi Papua Barat resmi dibuka oleh Gubernur Provinsi Papua, Drs. Dominggus Mandacan di Gedung Pertemuan Teminabuan, Sorong Selatan (Senin, 29/04/19).

Raker yang berthema “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta penyelenggaraan Otsus yang efektif” akan berlangsung selama dua hari dengan agenda utama penyampaian materi permasalahan dan kondisi masing-masing daerah yang akan disampaikan langsung oleh para Bupati/Wali Kota, lalu kemudian ditanggapi oleh Gubernur Provinsi Papua Barat. Disamping, beberapa materi nasional yang akan dibawakan oleh beberapa kementerian.

Mengawali sambutan Gubernur, disampaikan pentingnya kegiatan ini untuk meningkatkan koordinasi dan menjadi forum penyatuan kepala daerah yang berada di kawasan Papua Barat.

Dalam sambutannya ditekankan pada “pentingnya membangun koordinasi dan sinergitas dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi terutama berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan  serta pelayanan kemasyarakatan. Ajang ini menurut Gubernur, penting pula untuk melakukan peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan kewenangan program yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Selanjutnya dalam arahannya,  Gubernur mengulas beberapa issue fundamental yang menjadi permasalan pembangunan dan tantangan kedepan. Permasalahan itu, diantaranya soal batas wilayah yang belum tuntas, persoalan kemiskinan dan lapangan kerja, serta persoalan ekonomi. “ini butuh kerja keras kita semua”.

Diakhir sambutan, Gubernur memberikan apresiasi terhadap beberapa kabupaten yang telah menyelesaikan batas wilayahnya dengan mengedepankan cara komunikasi yang intens dan masih menjadi PR besar pada beberapa segmen yang belum tuntas.

Sementara Bupati Fakfak, DR. Drs. Mohammad Uswanas M.Si yang hadir memenuhi undangan bersama dengan Wakil Bupati Fakfak, Ir. Abraham Sopaheluwakan, M.Si serta Penjabat Sekda Fakfak, Drs. Ali Baham Temongmere, MTP menunjukkan keseriusan untuk mengikuti ajang Raker ini dan bersiap berdiskusi menyangkut isue-isue strategis daerah yang disampaikan dalam forum nanti.

Menurut Penjabat Sekda, ” Sejak beberapa waktu lalu telah dipersiapkan materi yang akan menjadi bahan perbincangan saat raker nanti. “Ada 3 isue Sentral Bidang Pembangunan yang disampaikan Bupati Fakfak. Yakni Isue pemerintahan, issue pembangunan dan issue kemasyarakatan. Telah di kemas baik dalam sebuah laporan kepada Gubernur Papua Barat,  secara detail akan disampaikan oleh Bupati Fakfak.

Pertama pada Bidang Pemerintahan, Bupati akan meminta soal kepastian tapal batas karena belum adanya kepastian penyelesaian Tapal Batas antar Kabupaten (penetapan batas wilayah administrasi antara Kabupaten Fakfak dengan Kabupaten Teluk Bintuni dan  Kabupaten Kaimana). Demikian pula hal-hal lain seperti terbatasnya sarana prasarana Pemerintahan di Distrik dan Kampung (Pamong Praja), Tumpang Tindih/Kurang kejelasan dan ketegasan terkait dengan kewenangan pengurusan perijinan di bidang investasi antara Pemprov dan Pemerintahan Kabupaten. Belum optimalnya pelayanan pendidikan dan kesehatan, masalah penyaluran dana Otonomi Khusus yang belum tepat waktu, belum maksimalnya implementasi penggunaan dana kampung, Belum adanya Musrenbang Otsus dalam mengakomodir  perencanaan partisipatif dan usulan prioritas afirmasi dan belum optimalnya sistem tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Kedua, Bidang Pembangunan.  Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dasar. Masih kurangnya pembangunan dan pengembangan ketenagalistrikan, Lemahnya pengendalian dan pengawasan koordinasi proyek yang bersumber dari APBD Provinsi dan dana sektoral Provinsi, Belum terealisasinya pembangunan bandara baru di Fakfak, Kurangnya sarana prasarana air bersih di Kampung-kampung, Keterbatasan prasarana pelabuhan laut  menghubungkan antar-inter kabupaten. Belum intensitasnya pengembangan komoditas unggulan daerah di Kabupaten Fakfak, Belum maksimalnya pengembangan agribisnis, Masih belum terdata dengan baik sasaran pembangunan perumahan sosial dan masyarakat stimuan provinsi, serta masih belum berkembangnya pariwisata dan agrowisata di Kabupaten Fakfak

Ketiga, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Masih tingginya konflik terkait dengan kepemilikan tanah, hak adat dan hak ulayat, Belum meningkatnya Pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan khususnya masyasrakat asli papua, Belum optimal pemanfaatan BLK, Belum meningkatkan ekonomi kreatifitas lokal di daerah dan Belum meningkatnya pemberdayaan perempuan Papua dan Pembangunan.

Seluruh issue ini, menurut Penjabat Sekda Fakfak, akan dirumuskan untuk memperoleh fasilitasi dari tingkat provinsi. “Minimal keluhan kabupaten dapat difasilitasi oleh Provinsi untuk menyandingkan dengan kabupaten lain karena fungsi provinsi sebagai bagian yang dianggap mampu memediasi. Utamanya soal batas wilayah yang saat ini menjadi issue sentral, belum terpecahkan dengan baik. (EksanM).