Klarifikasi Progres Bandara Siboru Fakfak, Pertegas Percepatan Realisasi Destinasi Konektivitas Wilayah

Infobappedalitbang Fakfak_ Rapat pembahasan progres Bandara Siboru Fakfak akhirnya di gelar di Kementerian Perhubungan RI. Kamis,  (2/05/19). Rapat yang dipimpin langsung oleh Direktur Bandar Udara, Ir. M. Prakmintohadi Sukarno, M.Sc berlangsung di Ruang Direktorat Bandar Udara Kemayoran, Jakarta dengan maksud meminta klarifikasi Pemda terhadap kemajuan perkembangan rencana yang sejak lama belum terealisasi.

Awal pembuka, Direktur meminta klarifikasi soal bandara ini. Alasannya, karena rencana ini telah di programkan ke dalam anggaran kementerian melalui program SBSN (surat berharga syariah Negara) bersama dengan dua bandara lainnya di Tanah Papua.

Bukan cuma ini saja, Direktur ingin mengetahui pula perkembangan dari waktu ke waktu soal kesiapan rencana pembangunannya terhadap beberapa hal yang harus dipenuhi. Seperti kepastian lahan, akurasi dan presisi yang diwujudkan dalam dokumen rencana teknik terinci (RTT) Bandara, yang sudah mesti memperoleh persetujuan dari kementerian. Demikian pula jalan akses yang efisien menuju bandara baru ini.

Dijelaskan pula oleh Direktur, Dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kementerian Perhubungan RI tahun 2019, terdapat dana SBSN yang diperuntukkan untuk 3 bandara.  Yaitu Bandara Nabire Baru, Bandara Waysai Raja Ampat, dan Bandara Siboru  Fakfak.

“Khusus Pembangunan Siboru, ada dana yang akan disuport melalui dana SBSN tadi senilai 70 Milyard Rupiah. Namun dalam realisasinya, harus memenuhi beberapa persyaratan yang mutlak di penuhi sesuai aturan perolehan dana ini. “Kalau tidak, dana ini akan di blokir untuk sementara waktu sambil menunggu kelengkapan yang menjadi syarat tersebut”. Beberapa syarat mewujudnyatakan realisasi ini, menjadi penting, seperti yang disebutkan tadi sebagai klarifikasi dari Pemda Fakfak.

Lebih lanjut ditegaskan pula, apabila pemanfaatan SBSN untuk pembangunan Bandara Siboru terealisasi di Tahun 2019, selanjutnya dapat diprogramkan secara paralel untuk peruntukkan pada tahun berikutnya. Artinya, bantuan dari program SBSN akan terus berlanjut.

Kesempatan dalam klarfikasi Pemda Fakfak, yang dimulai oleh Pejabat Sekda Fakfak, Drs. Ali Baham Temongmere, MTP. Menjelaskan bahwa, “Sebenarnya proses rencana pembangunan Bandara Siboru sudah melewati beberapa proses dan terus berproses hingga saat ini”.

“Yang sulit diperoleh adalah kepastian lahan. Tapi syukurlah bahwa proses ini sedang berjalan. Dimulai dengan sosialisasi ketika awal keseriusan bangun bandara ini. Muncul kesepakatan masyarakat untuk mendukung rencana  proyek yang telah menjadi kebijakan strategis daerah. Proses ini sangat penting untuk menuju pada legalitas sertifikasi atas tanah yang akan diukur oleh BPN. Namun, sesuai dengan aturan untuk proses ganti rugi harus memenuhi langkah-langkah yang legal. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap penganggaran dan asset nantinya.

“Walaupun sudah ada kesepakatan tapi terkait dengan kepastian harga, harus melalui Apresial atau penaksir harga tanah yang menjadi rujukan untuk membayar lahan masyarakat tersebut. Demikian juga, soal posisi lahan harus memiliki akurasi dan posisi yang sesuai. Kemudian diukur oleh Badan Pertanahan Nasional. “Seluruhnya masih berproses, yang membutuhkan waktu”.

Kaitan dengan dokumen rencana bandara. Hampir seluruhnya sudah di penuhi. Mulai dari studi kelayakan (Feasibility study), Masterplan, Detail Engenering Desain (DED) dan Analisis lingkungan (Amdal). Tinggal satu dokumen teknis terinci yang telah disusun namun akan diasistensi secara intens dengan kementerian agar memperoleh presisi (ketepatan dan ketelitian) serta efisien saat membangun nanti.

Khusus terkait dengan jalan akses yang dipertanyakan oleh direktur, kondisi ruas jalan saat ini masih mengikuti pola permukiman dan perkampungan masyarakat. Kedepan untuk efisiensi, akan diprogramkan jalan belakang dengan ruas jalan baru. Yakni ruas jalan Torea-Siboru (Bandara). “Mudah-mudahan dari hasil studi yang sementara akan dilakukan bisa lebih efisien mencapai bandara dengan mengurangi jarak tempuh dari yang saat ini 43 km menjadi 20 km.

Ditambahkan pula oleh Kadis PUPR Fakfak, Samauan Dahlan, S.Sos, M.AP, bahwa sejak 2018, Pemda Fakfak dan Provinsi Papua Barat telah mengalokasikan anggaran untuk pematangan lahan yang cukup besar, namun tidak terealisasi akibat kelengkapan administrasi lahan yang tertunda. Nah, Tahun 2019 ini juga dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) PUPR diprogram kembali untuk pematangan lahan senilai 47 Milyard. “Harapannya dapat terealisasi”.

Untuk itu, perlu ada kepastian kewenangan pembangunan Bandara Siboru dari Kementerian Perhubungan RI. Mana yang menjadi tanggungjawab Kabupaten, Provinsi dan Kementerian. Hal ini penting agar dana tidak mubasir dan harus terserap, mengingat Pemda Fakfak sudah siap untuk mengerjakan Bandara Siboru di tahun ini.

Disampaikan pula, bahwa proses tender akan dimulai bulan Mei 2019 dengan perkiraan Juli 2019 nanti sudah bisa dikerjakan sehingga Kementerian Perhubungan perlu percepat surat ijin membangun/mendirikan Bandara setelah menelh RTT tadi. Disamping, kewajiban pemda juga mempercepat pengukuran dan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat pemilik adat.

Mempertegas keseriusan Pemda Fakfak, Kepala Dinas DPLH dan Pertanahan Fakfak, Ibrahim Rengen, S,Sos, M.Si menambahkan soal kesiapan anggaran 2019 ini untuk ganti rugi tahap pertama yang nantinya. Meliputi ganti rugi tanah dan tanaman pada lokasi Bandar Siboru. Tinggal nanti, menunggu hasil pengukuran oleh BPN dan Apresial terhadap nilai lahan yang sudah jelas menjadi areal pengunaan lain (APL) untuk pembangunan bandara ini.

Akhir dari pertemuan pembahasan ini, Direktur berharap agar Pemda Fakfak dapat mempercepat rencana realisasi bandara Siboru dengan tetap konsisten memperhatikan hal utama hasil pembahasan sehingga secepatnya pula, alokasi dana SBSN untuk Siboru dapat terealisasi dan berkelanjutan. Demikian juga, ia berharap agar Bandara ini nantinya bisa menjadi tujuan dan obyek destinasi yang lebih baik lagi. Membuka konektivitas wilayah Papua Barat, Papua dan ke daerah lain lebih terjangkau dan mudah aksesnya. Seperti membuka akses menuju Nabire, Kaimana, Ambon, Bintuni dan Timika yang saat ini dirasakan belum terkoneksi dengan baik. (wa).